Kota Bima Akan Atasi Banjir dengan Normalisasi Sungai

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, membuka acara Lokakarya Ketangguhan Kota Bima Terhadap Bencana Banjir. (Foto: Pemkot Bima)

Bima- Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota akan melakukan normalisasi sungai untuk menanggulangi bencana banjir. Selain itu, Pemkot Bima juga akan melakukan relokasi masyarakat yang berada disempadan sungai.

Hal ini disampaikan Lutfi saat membuka acara Lokakarya Ketangguhan Kota Bima Terhadap Bencana Banjir (20/01/2020). Lokakarya kali ini dihadiri  oleh Beberapa Kepala Instansi terkait mengenai banjir, adapun diantaranya Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPBD, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Pertanian dan Kadis Lingkungan Hidup.

Menurut Lutfi, beberapa hal lain yang harus dibenahi untuk menanggulangi banjir antara lain ialah membersihkan dan memperbaiki drainase yang elevansi dan kapasitasnya tidak sesuai.

“Serta kita bisa merubah perilaku masyarakat kita yang cenderung membuang sampah sembarangan serta mengubah cara berpikir masyarakat dengan menginformasikan mengenai dampak dari membuang sampah di sungai,” jelasnya.

Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan pendidikan edukasi kesiagaan bencana terhadap masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

Wali Kota mempunyai harapan kedepan ingin membangun one sistem one integrated di dalam penanganan bencana, yang dimana artinya penanganan ini tidak secara umum.

“Contohnya setelah kita merelokasi masyarakat yang berada disekitar bantaran sungai kita juga harus membangun kembali ekonominya sehingga masyarakat tersebut tidak kembali kebantaran sungai,” imbuhnya.

KLHK Lakukan Sistem Zonasi untuk Atasi Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 ini.

Langkah itu di antaranya meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

“Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah di mana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan risiko tinggi,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (8/1/2020).

Menurutnya, banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan disebabkan karena banyak faktor. Secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

“Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, disamping sistem drainase yang tergangg,” ujar Siti.