Bupati Sumbawa Barat Apresiasi Program Pengentasan Kemiskinan Desa Poto Tano

Pemberian bak sampah kepada warga Desa Poto Tano. (Foto: Humas KSB)

Poto Tano – Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan apresiasi dari Bupati W. Musyafirin. Bupati mengatakan, Desa Poto Tano patut ditiru dan dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumbawa Barat. Program yang dijalankan saat ini sangat sejalan dan linier dengan program pemerintah daerah, terutama program mengentaskan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Bupati pada penutupan Festival Pesisir Cup 2019 se-Pulau Sumbawa yang digelar oleh Pemerintah Desa Poto Tano, Jumat (27/9/2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Poto Tano, kata Bupati, banyak dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut sangat mendukung Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang dilaksanakan pemerintah kabupaten.

“Kegiatan Desa Poto Tano sangat mendukung PDPGR mewujudkan hak-hak dasar masyarakat menuju KSB sejahtera berlandaskan gotong-royong. Ini menjadi contoh dan patut ditiru desa lainnya,” terang Bupati, dikutip dari laman resmi Pemkab Sumbawa Barat.

Sebagai tanda apresiasi, Bupati menyerahkan secara simbolis asuransi bagi nelayan, pembagian beras gratis, pemberian alat tangkap jarring, dan memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah untuk warga setempat. Selain mendukung PDPGR, Pemerintah Desa Poto Tano juga mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan membagikan bak sampah secara gratis kepada warga.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Poto Tano yang telah ikut berupaya menyukseskan program pemerintah daerah. Saya mengetahui bahwa salah satu program unggulannya adalah mengentaskan kemiskinan dan memberikan rasa nyaman pada masyarakat nelayan,” sambung Bupati.

Upaya KSB Entaskan Kemiskinan

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam upayanya mengentaskan kemiskinan berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit. Keberhasilan inilah yang mengantarkan Sumbawa Barat menerima Anugerah Government 2019 dari Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Mei lalu. Penganugerahan Government Award ini telah dijadikan agenda tahunan dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota dan provinsi yang dinilai berhasil dalam melakukan inovasi secara baik dan konsisten.

Anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian dengan memperhatikan keaslian ide, kelembagaan yang menangani inovasi, perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang tak kalah penting, inovasi tersebut harus mendatangkan keunggulan daya sainga daerah dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

Nominasi ini didasarkan juga atas pertimbangan beberapa program strategis dan cerdas oleh Bupati W. Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin. Sumbawa Barat dinilai berhasil dalam menjalankan PDPGR dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan PDPGR ini, Kabupaten Sumbawa Barat berhasil membangun jambanisasi, rehabilitas rumah tidak layak huni, pemberian bantuan sosial dan kesehatan yakni Pariri Disabilitas dan Pariri Lansia dengan pemberian tunjangan kesehatan dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu. Selain itu juga ada pemberian dana stimulant usaha mulai dari Bariri Tani, Bariri Nelayan, Bariri Ternak, dan Bariri UMKM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumbawa Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bupati pun mengatakan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kerja ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbawa Barat. “Ini artinya, program-program yang kami laksanakan sudah bisa menyelesaikan beberapa persoalan mendasar masyarakat KSB,” ujar Bupati, dikutip dari laman Bappenas.

Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Sumbawa Barat Amry Rakhman mengatakan, berdasarkan data BPS, angka penduduk miskin di Sumbawa Barat per 2018 berada di angka 14,17%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2017, yang berada di angka 15,96%. Sedangkan berdasarkan analisis Pemkab Sumbawa Barat, jumlah penduduk miskin di Sumbawa Barat per tahun 2017 justru hanya 3,32% atau sebanyak 1.586 rumah tangga. Angka ini dihitung berdasarkan komposisi batas garis kemiskinan yang ditetapkan Sumbawa Barat per tahun 2018 sebesar Rp 459.065 per kapita per bulan.

“Batas garis kemiskinan KSB ini yang paling tinggi di Nusa Tenggara Barat dari sepuluh kabupaten/kota plus satu provinsi, yang ditetapkan di provinsi sebesar Rp 265.901 per kapita per buan,” urai Amry.

Begitu pula dengan Indeks Pembangunan (IPM) KSB pada 2017 sebesar 70,08 poin, meningkat 0,82% pada 2018 menjadi 70,71 poin. “Ini sudah kategori tinggi, sama dengan Kota Mataram dan Kota Bima tertinggi dari delapan kabupaten,” lanjutnya.