Wantimpres Bahas Percepatan Penanganan Stunting Dengan Pemkab Bima

Foto: Diskominfo Bima

Woha – Tim Sekretariat Wakil Presiden dan World Bank melakukan kunjungan ke Kabupaten Bima dalam rangka percepatan pencegahan stunting di wilayah tersebut. Tim melakukan pertemuan dan koordinasi bersama perangkat daerah terkait yang di inisiasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, Senin (9/9/2019) di Ruang Rapat Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer yang didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc dalam arahannya mengatakan penanganan stunting memerlukan intervensi dan tindakan nyata program pemerintah baik dari pusat sampai daerah. “Pertemuan ini difokuskan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Bima, akselerasi program dan kebijakan terkait penanganan stunting,” terang Wabup.

Selaras dengan pemaparan Wabup, Sekretariat Wakil Presiden RI Drs. H. Edi Suryana, MM dalam pemaparannya menyampaikan, pemerintah sudah dan akan terus melakukan percepatan penanganan stunting sebagai program nasional.

Diakuinya, meskipun angka stunting menunjukkan adanya prevalensi penurunan, akan tetapi hingga saat ini angka stunting masih diatas 30 persen. Oleh karenanya, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Stunting tahun 2019-2024 yang akan menjadi acuan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat pemerintah desa.

“Penanganan stunting melibatkan 23 Kementerian dan Lembaga Pemerintah, namun belum bersinergi dan selaras. untuk kepentingan percepatan penanganan inilah sehingga langsung dikoordinasikan langsung oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui pola pendampingan langsung hingga tingkat desa,” jelasnya.

Tantangan Pemerintah

Penanganan Stunting menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Ngawi di tahun ini. Hal ini dikarenakan angka stunting di daerah tersebut cukup tinggi. Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Purwiyatno Haryadi mangatakan, stunting masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan hingga saat ini.

“Penyebab bayi mengalami stunting sangat kompleks mulai dari pemberian ASI yang tidak cukup, pemberian MPASI yang tidak cukup, pengasuhan anak yang kurang tepat, faktor kondisi eumah, faktor infeksi, keamanan pangan dan air yang tak terjaga serta mutu dan gizi pangan yang buruk,” urai Prof. Purwiyatno.

Menurutnya, sektor yang paling harus diintervensi pemerintah adalah kaitannya dengan keamanan pangan. Dari sisi kesehatan, bagaimana bisa mengatasi stunting melalui bidang keamanan pangan seperti kurangnya infrastruktur air bersih. “Saya lihat perlu ada investasi keamanan pangan, seperti pedagang bakso atau jajanan anak-anak,” tambahnya.

Ia melihat, produksi pangan yang tidak sesuai kaidah Cara Produksi Pangan yang Baik (CPBB) menjadi tantangan keamanan pangan di Indonesia. Masih banyak pedagang makanan yang abai dengan kaidah ini dan melakukan penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan. “Pemerintah harus memastikan perlindungan kesehatan publik dengan pembenahan standar keamanan pangan nasional,” lanjut Prof. Purwiyatno.

Dikatakannya, ketika aspek keamanan pangan diperhatikan, maka risiko anak jatuh sakit dan mengalami gizi buruk bisa dicegah. Selain intervensi di bidang keamanan pangan, ia juga melihat pentingnya dukungan multisektor untuk merevitalisasi posyandu. Seperti diketahui, posyandu merupakan pusat kegiatan penyuluhan di masyarakat yang turut memengaruhi cakupan perbaikan gizi di suatu daerah.

Sementara itu, spesialis anak konsultan dr. Aman Bhakti Pulungan SpA(K) mengatakan, intervensi perlu diberikan kepada anak stunting. Aman mengatakan, ada tiga kategori pendek yang terdapat dalam data Riskesdas. Kategori yang memerlukan intervensi stunting adalah anak yang pendek dan kurus. “Intervensi bisa berupa pemberian makan, makanan tambahan. Itu yang paling penting, dan zat bergizi,” sambung Aman.

Aman melanjutkan, intervensi tak cukup hanya dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Mengingat stunting merupakan masalah kesehatan yang dilatarbelakangi oleh beragam faktor, perbaikan di sektor-sektor lain juga perlu dilakukan. “Setelah pemenuhan gizi, hal seperti lingkungan, sanitasi, dan lain-lain harus diperbaiki juga sama-sama. Imunisasi harus,” tekan Aman.

Seperti halnya intervensi dalam menghadapi stunting, upaya pencegahan stunting juga melibatkan banyak faktor. Pencegahan stunting tak bisa hanya dilakukan dengan memberi makanan saja kepada anak-anak maupun ibu hamil. Kondisi perumahan, program keluarga berencana hingga sanitasi lingkungan juga harus diperhatikan dengan baik demi mengurangi kejadian stunting. “Makanya, stunting itu identik sebetulnya dengan kesejahteraan di suatu wilayah,” kata Aman.