Pemkab Bima – Uni Eropa Bahas Kolaborasi Pendidikan Inklusif

Foto: bimakab.go.id

Bima – Dukungan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Bima datang dari Uni Eropa melalui YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai lead organisasi yang bermitra dengan Perkumpulan SOLUD untuk implementasi selama 3,5 tahun (2018-2021).

Dukungan tersebut diwujudkan dalam kerangka pengelolaan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia).

Tim yang terdiri dari Destriani Nugroho (Programme Manager for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Agniezska Zelaskiewicz (Finance Officer for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid), Akbar Ali (National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid) dan Rohmad Munawir (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid) diterima Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer Selasa (14/5/2019) di Ruang Rapat Wabup.

“Ditinjau dari neraca pendidikan perlu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima. Ada keinginan pemerintah daerah untuk terus mendorong mutu pendidikan dan guru bisa membantu anak-anak yang buta huruf menjadi melek huruf,” kata Dahlan dalam situs resmi Pemkab Bima.

Dijelaskan Wabup, masyarakat Bima sangat memperhatikan pendidikan anak dan memerlukan dukungan semua pihak. “Bantuan hibah Uni Eropa diharapkan dapat meningkatkan kualitas di Kabupaten Bima melalui program terukur dan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berkelanjutan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri yang menjelaskan latar belakang implementasi program kolaborasi memaparkan, beberapa tahun lalu, dana hibah Uni Eropa dialokasikan melalui pemerintah.

Saat ini bantuan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kerja sama regional di mana YAPPIKA-ActionAid terpilih untuk memfasilitasi kerja sama setelah melalui seleksi. “Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terget,” ujarnya.

Senada dengan Fransisca, National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid Akbar Ali memaparkan, program yang sudah ada akan dikolaborasikan untuk mendorong tata kelola bidang pendidikan dasar dalam mewujudkan pendidikan iklusif di Kabupaten Bima dengan menjalin kerja sama intensif dengan empat perangkat daerah utama.

Policy Advocacy Compaign Officer SOLUD Bima, Hairul Anas dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Bima mengatakan, program ini bertujuan mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan, dan secara khusus memperkuat serta mendorong peningkatan kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah, untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif demi terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas.

“Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan di Kabupaten Bima,” jelas Hairul.