Dua Tahun Gagal Raih WTP, Ini yang Akan Dilakukan Bupati

APBD Kabupaten Dompu di dua tahun terakhir ini, sedikit mengalami keterlambatan dalam penggunaanya. yang mengakibatkan kerugian keuangan buat daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu. (Sumber: Pemkab Dompu).

Dompu, SUMBAWADAILY.COM ** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu berupaya untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif. Melalui cara itu diharapkan Dompu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dilansir dari laman resmi Pemkab Dompu, APBD Kabupaten Dompu di dua tahun terakhir ini, sedikit mengalami keterlambatan dalam penggunaanya. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan buat daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program.

Dimana pada saat tertentu, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat serta memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilitasi.

Disampaikan Bupati Dompu, Bambang M. Yasin, belum lama ini dirinya menghadiri rapat kerja dengan Presiden. Pada pertemuan tersebut ditegaskan bahwa penanggung jawab APBD adalah Bupati atau Eksekutif yang bertujuan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah.

“Bupati yang menentukan alokasi anggaran dan DPRD tugasnya hanya menyetujui. Itu perintah Presiden,” kata dia saat memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun 2017 di lapangan Karijawa, Senin (30/10/2017), seperti dikutip situs tersebut.

Dia menambahkan, tugas pemerintah adalah melobi DPRD agar usulan APBD disetujui. “Mulai hari ini saya melanjutkan perintah Presiden. Ini perintah Bupati untuk selesaikan APBD 2018 sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Menurut bupati, keterlamabatan pembahasan APBD mengakibatkan kerugian anggaran yang cukup banyak bagi pembangunan Kabupaten Dompu. Dia mengatakan sudah dua tahun Kabupaten Dompu tidak mendapatkan dana insentif daerah sebagai hadiah dari Opini WTP.

Hal itu terjadi karena sudah tiga tahun Kabupaten Dompu tidak menyelesaikan APBD tepat waktu. Disebutkan, Kabupaten Dompu kehilangan pendapatan sebanyak Rp. 48 miliar dari insentif WPT bagi daerah yang mampu menggunakan APBD secara efektif dan produktif.

Untuk itu Bupati mengajak kepada seluruh elemen pemerintah untuk bersama-sama berjuang mengembalikan dana insentif yang sudah dua tahun tidak didapatkan.

“Ini adalah kepentingan bersama. Kami ingin pembangunan yang sedang dilakukan di Dompu tetap akan berjalan sesuai dengan rencana jangka menengah,” kata dia.